Ada beberapa data yang menjadi landasan kami untuk meng-goal-kan penghapusan pajak sepeda motor.

Alasan Penghapusan Pajak Sepeda Motor

Penghapusan Pajak Meringankan Beban Hidup Rakyat

Data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat, karena: (1) tarif dasar listrik rakyat meningkat, (2) harga beras kualitas medium yang terus naik berdasarkan data berdasarkan data BPS yaitu rata-rata harga beras sepanjang 2010 – 2018 (dari Rp 6.700 naik menjadi Rp 12.000). Dengan demikian pengurangan beban sekecil apapun termasuk misalnya, pengurangan pajak (tax cuts) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut rakyat dengan gembira.

Terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, dimana sebagian besar diantaranya adalah milik orang-orang kecil. Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya. Mereka adalah orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah. Jadi penghapusan pajak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik 105 juta sepeda motor ini. Ini adalah kebijakan yang memihak orang banyak. Ini adalah kebijakan PKS.

Penghapusan Pajak Mengurangi Kerepotan, Kerumitan, dan Waktu Produktif Yang Hilang

Penghapusan pajak ini juga mengurangi kerepotan, kerumitan dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.

Di pedesaan sepeda motor digunakan sebagai sarana produksi untuk mengangkut hasilhasil pertanian. Sementara di perkotaan sepeda motor juga digunakan sebagai sarana produksi, untuk pergi ke tempat kerja, untuk mengangkut barang dagangan dan termasuk ojek online yang berjumlah jutaan pengemudi. Jadi sepeda motor sekarang telah berubah sebagai sarana produksi juga.

Kehadiran ojek online itu membuat kita harus mendefinisikan ulang makna dari transportasi publik yang selama ini selalu berupa megaproyek yang disediakan oleh pemerintah dengan investasi yang besar-besaran, seperti sistem kereta bawah tanah, sistem angkutan bus, jaringan kereta ringan dsb.

Berkat kemajuan teknologi, ternyata sepeda motor yang selama ini tidak digolongkan sebagai transportasi publik juga terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah, murah, dan cepat sehingga membantu mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus mendatangkan penghasilan bagi jutaan pemilik sepeda motor tersebut.

Penghapusan Pajak Tidak Mengganggu Secara Signifikan Keuangan APBD Provinsi

Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar seperlima dari pendapatan daerah.

Data tersebut menunjukan bahwa penghapusan pajak sepeda motor tidak akan menganggu kapasitas fiskal daerah. Namun, upaya ini justru mengkondisikan pemerintah provinsi harus berhemat dan efisien.

Terlebih lagi, jika kita merujuk pada desain otonomi daerah paska reformasi tugas pelayanan publik pemerintah provinsi tidaklah banyak karena ujung tombak pelayanan publik ada pada pemerintah kota/kabupaten. Fungsi pemerintah provinsi lebih bersifat koordinatif saja sehingga tidak memerlukan anggaran yang banyak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *