Bebas Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Berpendapatan Sampai Rp 8 Juta Per-Bulan

Pendahuluan

Pajak sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Secara garis besar, fungsi pajak dibagi menjadi empat yakni:

  • fungsi anggaran,
  • fungsi redistribusi pendapatan,
  • fungsi mengatur,
  • fungsi stabilitas

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Pajak juga merupakan alat untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi antara lain untuk meningkatkan daya beli, menghambat laju inflasi, mendorong pertumbuhan industri, menarik investasi dan lainnya.

Konsep pemungutan pajak harus memperhatikan daya pikul, untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari 2 (dua) unsur yaitu

  • unsur objektif (penghasilan, kekayaan dan besarnya pengeluaran seseorang)
  • unsur subjektif (segala kebutuhan terutama materiil dengan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga).

Hasil riset Bank Dunia menyatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dalam 15 tahun terakhir belum berhasil mengatasi persoalan kesenjangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Berdasarkan hasil risetnya, kontribusi pajak serta belanja publik hanya mampu menurunkan koefisien gini Indonesia sebesar 0,04 poin, lebih rendah dibandingkan dengan Afrika Selatan yang sebesar 0,18 poin (Warta Ekonomi, 2018).

Obral amnesti pajak yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi merupakan salah satu contoh kebijakan yang lebih berpihak pada konglomerat dan orang kaya ketimbang masyarakat bawah. Fasilitas pengampunan pajak yang digadang-gadang sebagai kebijakan tersukses di dunia, tidak lain hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya, yang sebagian besar mantan obligor BLBI.

Di sisi lain, masyarakat bawah mengeluhkan harga kebutuhan pokok terus naik dan tidak stabil. Saat ini, uang gaji tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Tak hanya harga sembako, kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik 900W sebesar 143% pada tahun 2017 juga turut mempengaruhi tingginya harga berbagai kebutuhan yang kian memberatkan masyarakat. Semua ini membuat beban hidup masyarakat semakin berat.

Apabila ketidaksetaraan ekonomi ini tidak segera ditangani, maka akan jauh lebih sulit mengurangi kemiskinan, dan bahkan ketidakstabilan sosial akan semakin meningkat. Karenanya, perlu tindakan konkret untuk mempersempit kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Hal ini penting untuk dapat mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan memperkuat daya tahan kelas ekonomi menengah agar tidak justru terperosok kembali ke jurang kemiskinan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia secara umum dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan serta membantu Indonesia untuk memenuhi target sasaran tujuan pembangunan yang berkesinambungan.

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dan ekonomi harus menjadi prioritas tertinggi kebijakan negara. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan oleh negara ini ditujukan untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang.

Dua frasa “keadilan” dan “kesejahteraan” yang menjadi amanah konstitusi sejatinya merupakan spirit perjuangan PKS selama ini.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, PKS menginisiasi terobosan kebijakan di bidang fiskal guna mengatasi rendahnya daya beli dan mengurangi beban kesulitan hidup yang mendera masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya adalah, PKS AKAN MEMPERJUANGKAN PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEKERJA BERPENDAPATAN SAMPAI RP 8 JUTA PER BULAN jika memenangkan Pemilihan Umum tahun 2019.

8 (Delapan) Alasan Bebas Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Berpendapatan Sampai Rp 8 Juta Per Bulan

Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

Perekonomian Indonesia relatif stagnan dalam kurun lima tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata hanya 5% per tahun. Realisasi tersebut jauh di bawah yang dijanjikan oleh pemerintahan Joko Widodo yakni tembus level 7%. Sebaliknya, ketimpangan penguasaan aset antara segelintir orang kaya di Indonesia dibandingkan rata-rata penduduk pada umumnya justru semakin lebar.

Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Stagnasi ekonomi tersebut selaras dengan pelemahan daya beli masyarakat, yang selama ini menjadi penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu tercermin dari konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh rata-rata 5% per tahun. Untuk mengendalikan perekonomian ke arah yang lebih baik, instrumen fiskal yang dapat digunakan antara lain dengan melakukan pemotongan pajak (tax cut) secara selektif, hanya untuk golongan pekerja berpendapatan tertentu.

Kenaikan PTKP Belum Cukup Mendongkrak Daya Beli Masyarakat

Pada tahun 2015 dan 2016, pemerintah merespon perlambatan ekonomi saat itu dengan menaikkan PTKP masing-masing 48% dan 50%. Namun, efektivitasnya dalam mendorong perekonomian melalui konsumsi rumah tangga belum signifikan. Hal itu tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan hanya di kisaran 5%. Alhasil daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi kurang signifikan.

Bahkan, banyak kalangan menganggap kenaikan PTKP justru terkesan kurang adil karena berlaku sama bagi seluruh golongan Wajib Pajak. Artinya, Wajib Pajak yang berpendapatan besar pun ikut menikmati fasilitas yang sama dengan masyarakat berpendapatan kecil.

Karenanya, perlu terobosan kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam mendongkrak daya beli dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempertegas keberpihakan Negara terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

Besarnya Jumlah Kaum Muda Berpenghasilan Menengah Ke Bawah Yang Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan

Populasi Indonesia saat ini didominasi oleh usia produktif, yang mayoritas adalah kaum muda. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kelompok kelas menengah Indonesia akan tembus 200 juta jiwa pada tahun 2045 (Detik Finance, 2017). Kaum muda ini sangat penting pula untuk diperhatikan karena justru kelompok ini sangat rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Terlebih, mereka sangat potensial dalam menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Ini merupakan keunggulan Indonesia dari sisi populasi yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan “bonus demografi”. Namun jika salah kelola, yang terjadi kebalikannya, Indonesia terancam terkena “bencana demografi”. Untuk itu, perlu kebijakan komprehensif dalam meningkatkan daya beli, meringankan beban ekonomi pekerja dan pengusaha, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

Populasi Indonesia saat ini didominasi oleh usia produktif, yang mayoritas adalah kaum muda. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kelompok kelas menengah Indonesia akan tembus 200 juta jiwa pada tahun 2045 (Detik Finance, 2017). Kaum muda ini sangat penting pula untuk diperhatikan karena justru kelompok ini sangat rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Terlebih, mereka sangat potensial dalam menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Ini merupakan keunggulan Indonesia dari sisi populasi yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan “bonus demografi”. Namun jika salah kelola, yang terjadi kebalikannya, Indonesia terancam terkena “bencana demografi”. Untuk itu, perlu kebijakan komprehensif dalam meningkatkan daya beli, meringankan beban ekonomi pekerja dan pengusaha, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

Dibutuhkan Stimulus Fiskal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan pembebasan PPh (PPh Ditanggung Pemerintah) ini telah dinikmati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, serta pensiunannya. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010, PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima ASN ditanggung oleh pemerintah atau menjadi beban APBN.

Agar lebih berkeadilan dan dampak stimulus ekonominya lebih besar, kebijakan pembebasan pajak perlu diperluas—tidak hanya untuk Aparatur Negeri Sipil (ASN), TNI dan POLRI.

Tidak Membebani APBN Secara Signifikan

Dengan menggunakan batas atas penghasilan Rp 8 juta per bulan dan mengacu pada PTKP dan status Wajib Pajak, terdapat empat lapisan penghasilan yang PPh-nya dapat dibebaskan atau ditanggung pemerintah (lihat tabel 2).

Apabila dari data di atas diambil titik tengah (median), maka titik tengah (median) dari Penghasilan Kena Pajak yang PPh-nya Dibebaskan adalah Rp 2.750.000 per bulan. Dengan demikian, estimasi jumlah PPh yang Dibebaskan per orang per tahun = Rp2,75 juta x 5% x 12 = Rp1.650.000.

Meskipun dari total 124 juta pekerja rata-rata penghasilan per bulannya hanya Rp2,74 juta (BPS, Agustus 2018), namun sebagian kecilnya kemungkinan berpenghasilan di atas PTKP namun tidak lebih dari Rp 8 juta. Dengan asumsi terdapat 15 juta pekerja berpenghasilandi atas PTKP tapi kurang dari Rp8 juta—kemungkinan besar kurang dari itu—maka potensi berkurangnya penerimaan pajak negara (tax expenditure) yang diakibatkan oleh program ini tidak lebih dari Rp 25 Triliun per tahun. Jumlah ini relatif kecil, yakni tidak sampai 1.5% dari total penerimaan pajak yang ditargetkan dalam APBN Tahun 2019, yakni sebesar Rp 1.786,3 Triliun.

Mengoptimalkan Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Meskipun kebijakan ini akan berakibat pada penurunan penerimaan PPh, namun di sisi lain ini merupakan potensi daya beli yang dapat meningkatkan kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, potensi kehilangan penerimaan PPh tersebut tersebut sangat mungkin dikompensasi dari peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi masyarakat yang menguat serta transaksi ekonomi yang meningkat.

Mengurangi Beban Perusahaan dan Mendorong Penciptakan Lapangan Kerja

Bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan menanggung PPh Karyawan atau Memberikan Tunjangan PPh kepada karyawan, kebijakan ini akan berpengaruh pada berkurangnya beban biaya yang harus ditanggung oleh Perusahaan. Dengan penghematan ini, perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan investasinya, sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru.

Strategi Implementasi

Usulan program ini telah tersedia payung hukumnya, yakni Pasal 21 ayat 5 UU Pajak Penghasilan yang mengatur sebagai berikut:

“Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan demikian, kebijakan ini dapat diterapkan tanpa mensyaratkan adanya amandemen UU Pajak Penghasilan (UU PPh). Pemerintah telah diberikan diskresi oleh UU PPh untuk menetapkan tarif khusus dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan Pekerja (PPh Pasal 21) untuk kondisi-kondisi tertentu.

Kebijakan seperti ini sejatinya pernah diterapkan pada era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahun 2009, Pemerintahan SBY yang didukung oleh koalisi partai politik pendukung, dimana PKS merupakan salah satunya, pernah mengeluarkan kebijakan pajak ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.03/2009, kala itu, pekerja berpenghasilan di atas PTKP namun tidak lebih dari Rp5 juta per bulan—yang bekerja sektor usaha tertentu (pertanian, perikanan dan industri pengolahan)— PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah.

Kebijakan serupa hingga kini bahkan masih dinikmati oleh Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan POLRI, serta pensiunannya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010, PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima Pejabat Negara, ASN, anggita TNI dan Polri serta pensiunannya ditanggung oleh pemerintah dan menjadi beban APBN.

Dalam kondisi perekonomian yang memprihatinkan seperti saat ini, PKS memandang penting untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan cakupan penerima manfaat pembebasan pajak (PPh DTP) yang lebih luas, yakni menyasar pula kelompok masyarakat menengah berpenghasilan hingga Rp8 juta per bulan.
Apabila PKS menang dalam Pemilu 2019, PKS akan memperjuangkan secara all out program ini dalam pembahasan RUU APBN 2020. Dengan demikian, dalam APBN 2020 diharapkan akan dialokasikan Pagu Anggaran sebesar kurang lebih Rp 25 Triliun untuk PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi para Pekerja berpendapatan hingga Rp 8 Juta per bulan.

PKS dan Muhammadiyah Harus Bersinergi Bangun Bangsa

Ketua Majelis Syuro (KMS) Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Muhammadiyah adalah elemen penting umat dan Bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Habib Salim ini saat bersilaturahmi dengan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah di Kantor PW Muhammadiyah Jalan Singosari Raya 33, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Senin (11/3/2019).

“Muhammadiyah adalah elemen penting bangsa Indonesia, tadi di Jawa Tengah ada banyak lembaga pendidikan, rumah sakit yang dibangun, sekolah hingga kampus,”kata Habib Salim.

Atas hal itu, Habib Salim mengatakan, PKS dan Muhammadiyah harus selalu bersinergi untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih baik. Menurut dia, Indonesia bisa memimpin dunia Islam.

“Saya ucapkan jazakumullahu khair atas silaturahmi PKS dan Muhammadiyah, dan kita akan terus duduk bersama bergandengan tangan, bagaimana memberikan kontribusi untuk negeri ini, karena kami meyakini Indonesia memiliki peluang memimpin dunia Islam, karena umat Islam terbesar di dunia,”jelas Habib Salim.

Salah satu yang bisa disinergikan, kata Habib Salim, adalah memperbanyak keterwakilan umat di parlemen. “Semakin banyak kita di parlemen semakin baik untuk umat,” kata Menteri Sosial era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Secara khusus, Habib Salim mengatakan, PKS sebagai partai Islam adalah partainya umat dan aset bangsa. PKS siap memberikan kontribusi untuk umat Islam dan bangsa Indonesia.

“PKS ini punya umat, aset bangsa, PKS milik Muhammadiyah, sehingga apa yang bisa diberikan untuk antum, kita sinergi, banyak titik temu yang bisa kita lakukan bersama,”pungkas dia.

Turut hadir dalam silaturahmi tersebut adalah Ketua PW Muhammadiyah Jateng Tafsir, Bendahara PW Muhammadiyah Jateng Prof Masrukhi dan sejumlah tokoh PW Muhammadiyah lainnya.

Sementara para Tokoh PKS yang hadir di antaranya Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng Abdul Fikri Faqih, Sekretaris Umum DPW PKS Jateng Sri Praptono dan sejumlah tokoh PKS lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com

RUU Perlindungan Ulama, Tokoh dan Simbol Agama

Pendahuluan

Dalam kesempatan yang istimewa ini, kami keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama para Habaib, Ulama, Kiyai, Ustadz-Ustadzah baru saja menyelenggarakan Maulid Nabi Besar Muhammad Salallahu ‘alaihi Wassalam di kantor pusat DPP PKS.

Bagi kami, keluarga besar PKS, menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi acara rutin tahunan, tapi merupakan momentum pengokohan jati diri PKS sebagai Partai Dakwah, yang menjadi tempat para Alim Ulama dan Umat Islam menitipkan harapan dan cita-citanya untuk membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera dan berkah. InsyaAllah.

Dalam semangat itulah, pada kesempatan kali ini, kami bertekad untuk memperjuangkan sebuah Rancangan Undang-Undang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para Ulama, Tokoh Agama, dan Seluruh umat beragama di seluruh penjuru nusantara.

Demi niatan untuk menjaga kehormatan, keluhuran dan kemuliaan martabat para Ulama, para Tokoh Agama dan Simbol Agama-agama di Indonesia, dan demi menjaga keutuhan serta keharmonisan kehidupan antar-umat beragama, kami Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-Agama pada periode 2019-2024 mendatang.

Definisi

Yang kami maksud dengan Perlindungan adalah keberpihakan negara dalam menjaga ‘Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama-agama’dari segala tindakan yang mengancam baik fisik (seperti penghadangan, pembubaran, persekusi, penghancuran, pembakaran) maupun non fisik seperti (intimidasi, penodaan, penghinaan, pelecehan, dan lain-lain) serta  segala jenis tindakan kriminalisasi hukum.

Ulama adalah tokoh umat islam, yang mendakwahkan ajaran agama Islam, yang memiliki kompetensi keilmuan agama islam, berakhlak mulia dan menjadi panutan umat islam dalam mempelajari tuntunan ajaran agama Islam. Ulama dalam hal ini juga memiliki sebutan lain seperti Habib, Kiyai, Ustadz/ah, Teungku, Tuan Guru, Ajengan dan sebutan lainnya yang memiliki makna dan kedudukan yang sama .

Tokoh Agama adalah semua tokoh pemuka agama yang diakui di Indonesia selain agama Islam, seperti Pendeta, Pastor, Romo, Biksu, Pandita dan sebutan lain untuk nama-nama pemuka agama di Indonesia.

Simbol Agama-Agama yang kami maksud adalah seluruh simbol-simbol keagamaan yang dihormati oleh seluruh agama resmi yang diakui oleh negara Indonesia, seperti kitab suci, rumah ibadah, bendera tauhid, citra atau gambar atau tulisan yang melambangkan hal yang sakral bagi seluruh agama-agama yang diakui di Indonesia.

Alasan Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama:

Ulama dan Tokoh Agama adalah figur yang berjasa besar dalam memerdekakan bangsa Indonesia dan ikut serta dalam merumuskan dasar-dasar kehidupan bangsa dan negara

Perjalanan bangsa Indonesia mencatat dengan tinta emas perjuangan para Ulama dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Kita masih ingat bagaimana pendiri Nahdatul Ulama Hadratus Syaikh KH.Hasyim Asyari memimpin Resolusi Jihad melawan penjajah di kota Pahlawan Surabaya. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, adalah kisah-kisah kepahlawan para Ulama yang berjuang melawan penjajahan dan ketidakadilan.

Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan islam yang ikut memerdekakan bangsa Indonesia. Kebangkitan Nasional ditandai pertama kali dengan lahirnya Sarikat Dagang Islam yang menjadi cikal bakal Sarikat Islam yang didirikan oleh seorang Ulama yakni H.O.S Cokroaminoto.

Para perumus dasar-dasar negara Indonesia juga tidak lepas dari campur tangan para ulama, seperti Haji Agus Salim, KH.Wachid Hasyim, Mohamad Natsir, Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimejo. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah para Ulama dan Tokoh agama mendapat perlindungan dari segala bentuk ancaman fisik, non-fisik dan segala bentuk kriminalisasi hukum ketika berjuang mendakwahkan ajaran dan tuntunan agama di tengah-tengah masyarakat.

Para ulama, tokoh agama dan pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia
Ulama dan tokoh agama berhak dilindungi kebebasannya dalam menyampaikan ajaran dan keyakinan kepada umatnya.

Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945). Karena itu hukum harus ditegakkan dan tidak boleh ada perlakukan yang merugikan dan mengancam hak dan kebebasan orang lain. Dalam konstitusi juga sudah diatur bahwa; (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang diyakininya; (2) Setiap orang berhak meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai hati nuraninya; (3) Dan setiap orang berhak berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat dan keyakinannya (Pasal 28E, ayat 1- 3 UUD NRI Tahun 1945)

Dan tentu diatur khusus dalam Pasal 29 tentang Kehidupan Beragama yakni; (1) Negara Berketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.

Selain itu, misi dakwah Ulama dan Tokoh Agama sesuai dan sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 31 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia.

Ulama dan tokoh agama yang tergabung dalam gerakan aksi damai 212.

Alasan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup

Perbaruan SIM setiap 5 tahun sekali merepotkan. Bukti yang sudah berhasil adalah KTP yang dahulu harus 5 tahun sekali diperbarui sekarang seumur hidup dan berefek positif pada penghematan waktu produktif masyarakat.

Alasan Penghapusan Pajak Sepeda Motor

Ada beberapa data yang menjadi landasan kami untuk meng-goal-kan penghapusan pajak sepeda motor.

Alasan Penghapusan Pajak Sepeda Motor

Penghapusan Pajak Meringankan Beban Hidup Rakyat

Data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat, karena: (1) tarif dasar listrik rakyat meningkat, (2) harga beras kualitas medium yang terus naik berdasarkan data berdasarkan data BPS yaitu rata-rata harga beras sepanjang 2010 – 2018 (dari Rp 6.700 naik menjadi Rp 12.000). Dengan demikian pengurangan beban sekecil apapun termasuk misalnya, pengurangan pajak (tax cuts) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut rakyat dengan gembira.

Terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, dimana sebagian besar diantaranya adalah milik orang-orang kecil. Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya. Mereka adalah orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah. Jadi penghapusan pajak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik 105 juta sepeda motor ini. Ini adalah kebijakan yang memihak orang banyak. Ini adalah kebijakan PKS.

Penghapusan Pajak Mengurangi Kerepotan, Kerumitan, dan Waktu Produktif Yang Hilang

Penghapusan pajak ini juga mengurangi kerepotan, kerumitan dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.

Di pedesaan sepeda motor digunakan sebagai sarana produksi untuk mengangkut hasilhasil pertanian. Sementara di perkotaan sepeda motor juga digunakan sebagai sarana produksi, untuk pergi ke tempat kerja, untuk mengangkut barang dagangan dan termasuk ojek online yang berjumlah jutaan pengemudi. Jadi sepeda motor sekarang telah berubah sebagai sarana produksi juga.

Kehadiran ojek online itu membuat kita harus mendefinisikan ulang makna dari transportasi publik yang selama ini selalu berupa megaproyek yang disediakan oleh pemerintah dengan investasi yang besar-besaran, seperti sistem kereta bawah tanah, sistem angkutan bus, jaringan kereta ringan dsb.

Berkat kemajuan teknologi, ternyata sepeda motor yang selama ini tidak digolongkan sebagai transportasi publik juga terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah, murah, dan cepat sehingga membantu mengurai kemacetan lalu lintas sekaligus mendatangkan penghasilan bagi jutaan pemilik sepeda motor tersebut.

Penghapusan Pajak Tidak Mengganggu Secara Signifikan Keuangan APBD Provinsi

Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar seperlima dari pendapatan daerah.

Data tersebut menunjukan bahwa penghapusan pajak sepeda motor tidak akan menganggu kapasitas fiskal daerah. Namun, upaya ini justru mengkondisikan pemerintah provinsi harus berhemat dan efisien.

Terlebih lagi, jika kita merujuk pada desain otonomi daerah paska reformasi tugas pelayanan publik pemerintah provinsi tidaklah banyak karena ujung tombak pelayanan publik ada pada pemerintah kota/kabupaten. Fungsi pemerintah provinsi lebih bersifat koordinatif saja sehingga tidak memerlukan anggaran yang banyak.